TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MODUS JUAL BELI UNTUK MENAIKKAN RATING PELAPAK DI SHOPEE (Studi Kasus pada akun Toko Daraabadi)

Ketatnya persaingan penjual di Shopee memunculkan persaingan yang tidak sehat salah satunya kecurangan dengan melakukan upaya menipulasi untuk menaikkan rating. beberapa strategi untuk memperoleh keuntungan dengan melibatkan individu atau pihak tertentu untuk mengecoh calon pembeli dengan pura-pura membeli produk dari toko. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik modus jual beli untuk menaikkan rating penjual di Shopee dan menganalisisnya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dengan mengambil studi kasus pada akun Toko Daraabadi. Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi, pertama Bagaimana praktik jual beli untuk menaikkan rating di Shopee pada akun Toko Daraabadi. Kedua Bagaimana tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap modus jual beli untuk menaikkan rating di Shopee pada akun Toko Daraabadi, ketiga Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap modus jual beli untuk menaikkan rating di Shopee pada akun Toko Daraabadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik serta tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap modus jual beli untuk menaikkan rating Shopee di Toko Daraabadi. Jenis penelitian ini lapangan dengan menggunakan metode kualitatif (field reseach). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik fake order, observasi terhadap aktivitas toko di platform Shopee, serta dokumentasi dari rating toko yang ada. Analisis data menggunakan teori bai' najasy dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa, pertama praktik modus jual beli untuk menaikkan rating di Toko Daraabadi melibatkan serangkaian tindakan terencana berupa fake order yang bekerjasama dengan keluarga atau teman untuk melakukan pemesanan palsu pada akun temannya. Kedua, praktik Toko Daraabadi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pada Pasal 4 ayat 3 UUPK, Tindakan ini melanggar baik hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, maupun pada Pasal 4 ayat 7 UUPK hak Konsumen untuk diperlakukan secara benar dan jujur. Ketiga, praktik tersebut melanggar rukun dan syarat bai’ dari segi mabai’ dikarenakan barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Selain itu juga melanggar ketentuan terkait nilai tukar (tsaman) karena harga yang dibayarkan oleh pembeli ini mengandung unsur manipulasi terkait ulasan positif pada produk yang dipesan sehingga hal ini masuk dalam kategori najasy yang diharamkan dalam Islam.