TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA GAYAM KECAMATAN GAYAM KABUPATATEN BOJONEGORO

Jual beli tebasan adalah jual beli yang dilakukan dengan cara mengambil barang yang diperjualbelikan secara global tanpa terkecuali. Jual beli tebasan merupakan cara penjualan secara tebasan dilakukan saat akan panen. Sistem tebasan biasanya dilakukan oleh petani jika harga jual padi cukup baik, pada kenyataanya para petani juga menilai sistem tebasan tersebut memiliki beberapa kelebihan atau menguntungkan kedua belah pihak. Hampir semua petani lebih menyukai sistem tebasan karena selain kemudahannya tetapi hasil keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada sistem kiloan (mandiri)
Permasalahan dalam penelitian ini meliputi bagaimana praktik pembatalan akad jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembatalan Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme sekaligus tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembatalan Sepihak jual beli padi dengan sistem tebasan.
Penelitian ini merupakan field research, dengan menggunakan metode deskriptif, sumber datanya meliputi data primer dan data sekunder. Dari data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang berhubungan dengan Pembatalan Sepihak jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif dengan menggunakan teori Akad, Wanprestasi, Istihsan.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, praktik pembatalan sepihak jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro terjadi karena penebas padi, Bapak Narito, sebelumnya berjanji untuk membeli seluruh hasil panen dari Bapak Suntoro, petani setempat. Namun Namun, saat waktu panen tiba, penebas padi memutuskan untuk membatalkan kontrak secara sepihak. Alasan pembatalan ini disampaikan oleh Pak Narito karena perubahan drastis pada kualitas padi akibat cuaca buruk. Kedua, berdasarkanTinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak jual beli padi dengan sistem tebasan yaitu karena bencana alam banjir yang menyebabkan padi tidak cocok kualitas tergolong sebagai Istihsan dengan Darurat. Penebas padi memutuskan untuk membatalkan penebasan dari lahan seluas 1 hektar yang dimiliki oleh petani karena banjir merusak 0,5 hektar lahan dan menyebabkan penurunan signifikan pada kualitas padi.