ANALISIS AKAD SIMPANAN WADIAH DENGAN SISTEM NISBAH DI BMT BINA UMMAT SEJAHTERA JATIROGO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berbentuk Koperasi, oleh karena itu bentuk penghimpunan dananya adalah berbentuk simpanan. Simpanan tersebut biasanya memakai akad titipan yang dikenal dengan akad wadi’ah. Akad wadi’ah biasanya digunakan untuk simpanan sukarela. Sukarela yang dimaksud adalah dalam hal jumlah dan waktu. Sukarela dalam hal jumlah, biasanya ketika melakukan setoran tidak ditentukan berapa jumlah setorannya. Sedangkan sukarela dalam hal waktu adalah tidak ditentukan kapan waktu pengambilan, didalam simpanan wadi’ah pada BMT Bina Ummat Sejahtera ditentukan Jumlah setorannya dan waktu pengambilannya. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah (1) Bagaimana praktek akad simpanan wadiah dengan system nisbah di KSPPS BMT BUS cabang jatirogo. (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap simpanan wadiah dengan system nisbah di KSPPS BMT BUS cabang jatirogo. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui praktek akad simpanan wadiah dengan system nisbah di KSPPS BMT BUS cabang jatirogo. (2) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap simpanan wadiah dengan system nisbah di KSPPS BMT BUS cabang jatirogo. Penelitian ini merupakan field reseach, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Sumber data pada penelitian ini terbagi pada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini adalah data-data yang peneliti dapatkan secara langsung dari aktivitas pengelolaan Simpanan Si Sidik di BMT BUS Cabang Jatirogo. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah referensi- referensi pustaka yang penulis gunakan untuk mendukung hasil dari penelitian ini. Dari hasil penelitian BMT Bina Ummat Sejahtera merealisasikan akad wadi’ah dengansistem Nisbah berlandasan prinsip syariah dimana prinsip tersebut adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa Tabungan yang dibenarkan adalah atas prinsip syariah. Akan tetapi lembaga masih belum konsisten terhadap prinsip yang diembannya tersebut, sebagaimana menyebabkan munculnya beberapa permasalahan yaitu meliputi pelaksanaan akad wadi’ah, potensi terjadinya riba, gharar, dan maisir