TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MANGKIR PEMBAYARAN PBB-P2 TANAH YANG TERKENA EROSI DI DESA MULYOAGUNG KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO

Sektor pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dibandingkan industri lainnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang mengatur tentang pengaturan dan tata cara perpajakan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak harus berpegang pada asas hukum. Di Indonesia, pajak dikategorikan menjadi dua jenis: Pajak Negara dan Pajak Daerah, berdasarkan berbagai peraturan perpajakan di negara ini. Penelitian ini berfokus pada Pajak Negara, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Meskipun demikian, ada beberapa orang yang tidak paham akan wajib pajak maka terjadilah Pembayaran mangkir, Pembayaran ini juga termasuk dalam kategori utang pada negara dan bisa dikenakan denda.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan berikut, Bagaimana Proses Pemungutan PBB-P2 pada lahan yang terkena erosi dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mangkir Pembayaran PBB-P2 Tanah Yang Terkena Erosi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Pemungutan PBB-P2 pada lahan yang terkena erosi serta Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mangkir Pembayaran PBB-P2 Tanah Yang Terkena Erosi.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Dengan sumber data terdiri dari sumber data primer dari hasil wawancara dan observasi, dan data sekunder yang berasal dari buku-buku, kitab fikih, jurnal, dan internet. Pada proses pengumpulan data, metode yang digunakan adalahwawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori ta’widh dan kharaj. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti permasalahan dalam mangkir pembayaran PBB-P2 dapat diselesaikan dengan cara melakukan permohonan pengahapusan data serta melunasi tagihan pajak sebelumnya kepada orang yang sudah membayarkanya.
Hasil dari penelitian ini yaitu, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mangkir Pembayaran PBB-P2 Tanah Yang Erosi terdapat dua teori. Menurut teori ta’widh Ganti rugi diperbolehkan, asalkan implementasinya di lapangan harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah dibuat, agar tidak ada penyimpangan dan kerugian yang dialami oleh masing-masing pihak. Menurut teori kharaj, kharaj merupakan tanah milik negara yang mana masyarakat hanya memiliki hak pakai bukan hak milik atau pribadi. Sehingga pemilik tanah yang erosi wajib melaksanakan kewajibannya membayar pajak jika sppt masih terbit, karena pajak yang tidak dibayar sama halnya dengan hutang terhadap negara.