ANALISIS MASLAHAH DALAM PP NO.45 TAHUN 1990 TENTANG LARANGAN DI POLIGAMI BAGI ASN PEREMPUAN DI BOJONEGORO

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi aturan pemerintah pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990 yang melarang seorang perempuan Aparatur Sipil Negara untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Hal ini tentunya tertolak belakang dengan Hukum Islam, undang-undang perkawinan pasal 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam yang memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Pandangan Asn Perempuan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 Menurut Hukum Islam. Tujuannya untuk mengetahui maslahah dan mafsadat dari peraturan tersebut.
Penelitian ini dilakukan guna menjawab pertanyaan: Bagaimana tinjauan Yuridis Pasal 4 ayat 2 PP. Nomor 45 tahun 1990 tentang Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita menjadi istri kedua. Dan bagaimana analisis maslahah terhadap peraturan pemerintah tersebut.
Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah dengan metode kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena tertentu berdasarkan realitas yang ada. Melalui pendekatan (Field Research) yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden. Dengan metode yuridis normatif, yaitu mengkonsepsikan hukum sebagai norma atau aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (law in books) yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990. Responden dalam hal ini adalah tiga ASN perempuan di Bojonegoro.
Hasil penelitian dapat dibagi menjadi 2: Pertama, Tinjauan yuridis terhadap PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 dinilai selaras dengan ketentuan UU No. 1 tahun 1974, Pasal 3 ayat (1) tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada asasnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami dan seorang isteri. Dengan kata lain, perkawinan menganut asas monogami. Hal ini selaras dengan tujuan PP. No. 45 Tahun 1990, yakni mewujudkan kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat melaksanakan tugasnya tanpa terganggu oleh permasalahan keluarga. Kedua, Analisis maslahah terhadap PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 menurut Imam Al-Ghazali pertimbangan kemaslahatan ini sudah sesuai dengan konsep maqashid syariah yaitu menjaga agama (hifzd al-din) yang artinya agama senantiasa memberkahi jalan yang baik, menjaga jiwa (hifzd al-nafs) artinya menjaga etika dan kesopanan dalam hidup dengan menjaga harkat dan martabat ASN, menjaga akal (hifzd-‘aql) artinya ASN harus professional dalam pekerjaanya, menjaga keturunan (hifdz al-nasl, dan menjaga harta benda (hifzd al-maal) artinya ASN tidak mengambil keuntungan dalam pelanggaran.