TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI TEKNOLOGI VIRTUAL REALITY (VR) DI METAVERSE PERSPEKTIF KUH PERDATA PASAL 1320 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Metaverse suatu teknologi yang berbentuk virtual yang memungkinkan penggunanya untuk saling bersosialisasi secara virtual. Metaverse memiliki aset yang dapat diperjual belikan yaitu virtual land. Sehingga banyakk masyaraat yang berinvestasi di dalam Metaverse. Namun hal tersebut terdapat permasalahan seperti sah tidaknya jual beli yang dilakukan di metaverse menurut undang-undang dan hukum ekonomi syariah. Serta objek yang diperjual belikan mengandung ketidakjelas karena tidak berwujud.
Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi pertama, Bagaimana mekanisme transaksi jual beli di Metaverse melaluli Virtual Reality (VR). Kedua, Bagaimana prespektif KUHPerdata pasal 1320 terhadap jual beli di Metaverse melaluli teknologi virtual reality (VR). Ketiga, Bagaimana prespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli di Metaverse melaluli teknologi virtual reality (VR). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik jual beli di Metaverse serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan KUHPerdata pasal 1320 dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli di Metaverse
Adapun jenis penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif yang berpacu pada penelitian kepustakaan (library research). Terdapat dua sumber data yaitu data primer yang bersumber dari karya ilmiah maupun buku dan data sekunder yang bersumber dari internet dan sejenisnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan teori Mal, Ba>i’, serta Gharar.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, mekanisme jual beli di platform Metaverse melalui dua tahapan. yaitu tahap penjualan dan pembelian aset virtual land. Kedua, Praktik jual beli di Metaverse melalui Virtual Reality ditinjau dari KUHPerdata pasal 1320 sudah memenuhi semua unsur yang terkandung di dalam undang-undang. Ketiga, praktik jual beli di Metaverse ketika ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah baik dari akad Mal, Gharār dan Ba>i’ menurut mayoritas ulama adalah NFT land bisa dianggap sebagai ma>l, praktik jual belinya mengandung gharār yasîr, namun mengandung unsur qimar karena dapat merugikan penjual dan pembeli NFT land yang diwajibkan membayar gas fee di setiap transaksinya. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan jual beli yang menjadikan praktik jual beli NFT land di Metaverse yang semula shahih menjadi fasid.