TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA CALO DALAM PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI SATPAS POLRES BOJONEGORO

Sewa jasa calo dalam pembuatan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro, pelaksanaannya melibatkan petugas pembuatan SIM yang bersedia untuk membantu mengurus SIM tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Calon pemohon SIM meminta bantuan kepada pihak polisi melalui calo dengan memberikan biaya pembuatan SIM yang mana jumlah nominalnya lebih besar dibandingkan dengan biaya dalam proses pembuatan SIM normal.
Pada penelitian ini terdapat dua hal yang menjadi permasalahan, pertama bagaimana praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro. Kedua tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menjelaskan praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro serta menganalisis tinjauan hukum Islam tentang praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro.
Penelitian ini merupakan penelitian field research dengan tempat penelitian di SATPAS Polres Bojonegoro. Sumber datanya meliputi data primer yaitu observasi dan hasil wawancara sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber-sumber data rujukan seperti buku, jurnal, artikel dan lainnya. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deduktif kualitatif dengan menggunakan teori samsarah dan ija>rah.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa: (1) Praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM dilakukan oleh calon pemohon SIM dengan meminta bantuan kepada pihak polisi melalui calo sebagai pentara antara keduanya, dengan memberikan pembayaran biaya tambahan yang nominalnya lebih besar dibandingkan dengan biaya normal dalam proses pembuatan SIM. (2) Jika ditinjau dari teori samsarah maka praktiknya dapat diperinci sebagai berikut: Apabila praktik calo ini seperti yang dilarang oleh Undang-Undang karena adanya tindakan suap maka hal ini menjadi haram, karena taat kepada pemerintah hukumnya wajib. Namun apabila percaloan ini tidak termasuk dalam kategori hal yang dilarang dalam Undang-Undang karena bersifat membantu sebagai penyedia jasa, dimana orang yang membuat SIM mempunyai keterbatasan kemampuan untuk memenuhi persyaratan pembuatan SIM sedagkan kepolisian tidak memberi solusi, maka hal ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat teori samsarah maupun ija>rah sehingga menjadi boleh. Hal ini disebabkan tetapnya hak milik atas manfaat bagi musta’jir, dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi mu’jir. Praktiknya merupakan bentuk dari penolakan terhadap kesempitan atau kemafsadatan.