PRAKTIK JUAL BELI LAHAN SAWIT PT SUMALINDO HUTANI JAYA 1 DI DESA MIAU BARU KECAMATAN KONGBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Masyarakat melakukan transaksi jual beli lahan yang selama ini dimanfaatkan oleh mereka padahal lahan tersebut secara legal dimiliki PT Sumalindo Hutani Jaya 1. Status kepemilikan yang sah atas lahan yaitu milik perusahaan dan masyarakat hanya sebagai pemanfaat tanpa izin pemiliknya, namun adanya proses jual beli lahan yang dilakukan oleh oknum masyarakat, dalam praktik ini terdapat kejanggalan yang dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Transaksi tersebut menurut hukum ekonomi syariah tidak sah karena lahan yang diperjualbelikan bukan miliknya. Pada penelitian ini terdapat dua hal yang menjadi permasalahan, petama bagaimana praktik jual beli lahan milik PT Sumalindo Hutani Jaya di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Kedua bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual lahan milik PT Sumalindo Hutani Jaya di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) dengan tempat penelitian HTI PT Sumalindo Hutani Jaya 1 di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai timur, Sumber datanya meliputi data primer yaitu observasi dan hasil wawancara sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber-sumber data rujukan seperti buku, jurnal, artikel dan lainnya. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan teori bai’, milk, dan hak. Dari hasil penelitian diketahui bahwa : (1) Ba<i’ (penjual), oknum masyarakat yang memanfaatkan lahan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, merasa lahan tersebut miliknya dan menjualbelikanya, menjual kepada Mushtari< (pembeli) yang merupakan oknum masyarakat yang tidak memiliki lahan namun ingin mimiliki lahan tersebut dengan harga murah sedangkan ma<bi’ (barang atau lahan) secara legal dimiliki oleh PT Sumalindo Hutani Jaya 1, yaitu PT Sumalindo Hutani Jaya 1 yang lahannya digunakan oknum masyarakat tanpa izin, dan diperjualbelikan tanpa ada pelimpahan kekuasaan dari pemiliknya. (2) Menurut Hukum Ekonomi Syariah jual beli ini tidak memenuhi syarat dan rukun ma’qud ‘alaih pada objek barang yaitu barang yang diperjualbelikan bukan milik penjual ataupun belum mendapatkan kuasa dari si pemilik. Maka praktik jual beli tidak sah dikarenakan tidak memenuhi rukun dan syarat jual bali.