Tinjuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Komisi Penyelesaian Tugas pada Aplikasi Affilio.

Perkembangan teknologi digital yang pesat mendorong munculnya berbagai platform berbasis afiliasi, salah satunya adalah Aplikasi Affilio. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan komisi setelah menyelesaian tugas-tugas pemasaran. Dalam konteks Ekonomi Syariah, setiap transaksi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, keterbukaan, dan larangan terhadap unsur tadlis (penipuan). Di Indonesia, telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberian komisi dari penyelesaian tugas pada Aplikasi Affilio dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, serta mekanisme tersebut mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai legalitas dan kesesuaian praktik pemberian komisi dalam Aplikasi Affilio dari sudut pandang hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan analisis dokumen terkait sistem komisi Affilio. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya yang tercantum dalam literatur fiqih muamalah, untuk menilai kesesuaian dalam literatur fiqih muamalah.
Praktik pemberian komisi pada Aplikasi Affilio mengarah pada penipuan dengan menjanjikan komisi besar kepada anggota komunitas untuk menyelesaikan tugas tertentu. Namun, komisi hanya diberikan jika tugas terakhir selesai, yang sering menyebabkan terputusnya kesepakatan dan kerugian finansial. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 khususnya Pasal 28 Ayat 1, Pasal 35 dan Pasal 27, praktik ini termasuk tindakan tadlis (penipuan) yang merugikan salah satu pihak dan menyebabkan ketidakjelasan transaksi. Serta, praktik penipuan yang dilakukan oleh pengelola aplikasi tersebut dapat dikenakan sanksi hukum karena jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang ITE.