PENGAMBILAN MAHAR DAN SESERAHAN PERNIKAHAN SAAT TERJADI PERCERAIAN MENURUT PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI DESA SOKO KECAMATAN TEMAYANG)

Dalam perkawinan tidak hanya dilakukan dengan tata cara atau peraturan sesuai dengan ketetapan agama. Salah satu yang terpenting dalam sebuah perkawinan adalah adanya mahar. Mahar dan seserahan dibawa ke rumah pihak mempelai wanita pada saat penyelengaraan pernikahan. Setiap pasangan suami istri pada hakikatnya ingin ikatan perkawinan mereka berjalan sepanjang masa, namun ada beberapa hal yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, meskipun mereka telah berjuang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. mahar yang telah diberikan kepada mantan istrinya yang telah bercerai kemudian mantan suaminya meminta mahar untuk dikembalikan. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik penarikan mahar di Desa Soko Kecamatan Temayang? Dan bagaimana tinjaun maslahah mursalah terhadap praktik pengambalian mahar dan seserahan pasca perceraian?
Metode penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (filed research). Bahan hukum yang digunakan yaitu hukum primer, skunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan metode analisis data yang dilakukan yaitu metode analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penarikan mahar setelah terjadi perceraian di Desa Soko Kecamatan Temayang tidak semua masyarakat melakukan pengambilan mahar tersebut. Proses pengambilan mahar dilakukakan dengan cara pemaksaan, dan ada yang dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, dari pihak keluarga suami mendatangi pihak keluarga istri dan membagi mahar dan seserahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 35 ayat 1 di sebutkan apabila suami yang telah mentalak istrinya qobla dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Dan menurut imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya istri yang belum digauli berhak mendapatkan mahar mitsil dan warisan, imam Malik bahwasannya suami yang belum mengauli istrinya berhak mendapatkan mut’ah. Sedangkan seserahan berbeda dengan mahar, seserahan disini disamakan dengan pemberian bersyarat, apabila syarat tidak dipenuhi boleh pemberian diminta kembali. Melihat praktik yang demikian maka dapat disimpulkan bahwa praktik yang ada di Desa Soko Kecamatan Temayang tidak boleh dilaksanakan karena bertentangan dengan Teori Mahar dan Teori Maslahah Mursalah yang menjelaskan bahwasannya pengambilan mahar dan seserahan yang ada di Desa Soko Kecamatan Temayang bertentangan dengan hukum syari’at dan mengandung kemadharatan untuk perempuan.