HAK PERWALIAN ANAK DARI PERNIKAHAN YANG DIPERBARUI (Analisis Fikih Terhadap Praktik Tajdidun Nikah di Desa Sidomulyo Kemacatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)

Pada praktik pernikahan di masyarakat tidak jarang ditemui pernikahan yang diperbarui atau disebut tajdidun nikah, yaitu pengulangan akad nikah yang dilakukan lebih dari satu kali. Dalam praktik pernikahan tersebut tentu ada beberapa implikasi, yang salah satunya adalah dalam hal perwalian anak. Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi, bagaimana praktik tajdidun nikah yang terjadi di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, dan bagaimana hak perwalian anak terhadap pernikahan yang diperbaharui menurut analisis fikih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik tajdidun nikah yang terjadi di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, dan untuk mengetahui hak perwalian anak terhadap pernikahan yang diperbaharui menurut analisis fikih. Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research). Sumber data diperoleh dari wawancara, buku, kitab, maupun hasil penelitian terdahulu. Setelah sumber dari berbagai data dikumpulkan kemudian dilakukan pemeriksaan data (editing), rekonstruksi data (recontrukting), dan sistematika data. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik tajdidun nikah yang terjadi di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, secara garis besar ada dua macam, yaitu: tajdidun nikah dalam rangka untuk mendapatkan buku nikah, dan tajdidun nikah yang dilakukan karena kepentingan harmonisasi rumah tangga, dengan pelaksanaan praktik dianggap sah menurut agama, atau terpenuhi syarat rukun nikahnya. Karena sebab akibat dari pernikahan yang sah, maka anak-anak dari pelaku praktik tajdidun nikah memiliki nasab terhadap bapak kandungnya, yang kemudian anak-anak tersebut berhak menerima hak perwalian meliputi perwalian terhadap jiwa, harta, dan perwalian terhadap jiwa dan harta, juga berhak menerima perwalian nikah dari bapaknya bagi anak perempuan. Saran dari peneliti adalah, untuk berikhtiyat (berhati-hati) sebelum melaksanakan tajdidun nikah, jika tidak ada urgensi yang mengharuskan. Adapun untuk praktik tajdidun nikah yang dilakukan untuk memperleh akta nikah, dapat melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama dibanding melakukan tajdidun nikah.