PENGGANTIAN MCB LISTRIK YANG USANG MILIK PT. PLN ULP BOJONEGORO MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009

MCB (Miniature Circuit Breaker) adalah Salah satu perangkat yang memiliki peran yang sangat penting dalam sistem kelistrikan di bangunan adalah MCB (Miniature Circuit Breaker). Jika komponen pada MCB mengalami masalah atau kerusakan disebabkan usang maka menganggu performa listrik seperti listrik rumah mati. MCB pada meteran listrik merupakan kewenangan PLN. Proses ganti MCB hanya bisa dilakukan oleh petugas PLN. Rumusan masalah dari penelitian yang ditulis peneliti adalah Bagaimana praktik mekanisme upah penggantian MCB yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro, Bagaimana mekanisme upah penggantian MCB listrik yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro menurut hukum ekonomi syariah dan Bagaimana mekanisme upah penggantian MCB yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro undang-undang nomor 30 tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui praktik mekanisme upah penggantian MCB yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro, Untuk mengetahui mekanisme upah penggantian MCB yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro menurut hukum ekonomi syariah dan Untuk mengetahui mekanisme upah penggantian MCB yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro undang-undang nomor 30 tahun 2009.
Penelitian ini menggunakan penelitian Lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan daam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dan di analisis menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan teori ujrah dan undang-undang ketenagalistrikan.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa petugas PLN layanan ini diberikan secara gratis. Praktik ini dilakukan kesepakatan sebelumnya dengan pelanggan. Jika dilihat dari rukun dan syarat dari ujrah maka praktik ini tidak ada upah yang diminta. Sedangkan dalam teori Undang-undang Ketenagalistrikan jika dilihat dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan praktik ini hak-hak konsumen yang dijamin oleh undang-undang, khususnya hak untuk mendapatkan layanan berkualitas.