ANALISIS PERJANJIAN KERJA PUNGUTAN GANDA PETUGAS PARKIR RESMI BOJONEGORO PERSPEKTIF PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 45 TAHUN 2019 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Retribusi pelayanan parkir termasuk salah satu dari jenis retribusi umum milik daerah yang mana pemerintah daerah menyediakan atau memberikan pelayanan retribusi atas jasa untuk kemanfaatan dan kepentingan umum serta masyarakat daerah dapat menikmati pelayanan tersebut, dan pemungutan retribusi daerah melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat serta dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada praktiknya petugas parkir dalam perjanjian kerjanya ditarget setoran uang parkir oleh dinas perhubungan dan menyetorkannya melalui m-banking. Asumsinya jika petugas parkir tidak mendapatkan uang parkir maka apa yang harus disetorkan, untuk memenuhi target setoran, petugas parkir menyetorkan uang oleh pelanggan yang mengasih uang parkir, padahal dalam peraturan bupati nomor 45 tahun 2019 tentang penyelenggaraan retribusi di tepi jalan umum tidak ada target setoran yang menyatakan bahwasannya dinas perhubungan boleh meminta dan menarget dari pertugas parkir resmi. Karena pelanggan sudah membayar retribusi parkir setiap tahunnya otomatis uang tersebut sudah dikelola oleh pemerintah daerah tetapi pada kenyataannya petugas parkir ada target setoran
Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi, bagaimana mekanisme perjanjian kerja petugas parkir dengan kantor dinas perhubungan Kabupaten Bojonegoro? bagaimana tinjauan peraturan Bupati Bojonegoro terhadap penargetan dalam perjanjian kerja? bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap terhadap penargetan perjanjian kerja? tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui. mekanisme perjanjian kerja kepada petugas parkir ke kantor Dinas Perhubung, tinjauan peraturan Bupati Bojonegoro terhadap penargetan perjanjian kerja, mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penargetan perjanjian kerja.
Metode penelitian ini kualitatif yang jenis data-datanya diperoleh melalui kajian penelitian lapangan (field research) dan serta penelitian kepustakaan (library research) dengan sumber-sumber data primer melalui wawancara langsung dengan para narasumber terkait, dan data sekunder melalui buku-buku, dokumen, peraturan Bupati Bojonegoro dan peraturan perundang-undangan.
Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa, Perjanjian kerja petugas parkir dinas perhubungan dibuat satu tahun sekali perjanjian tersebut mengikat dua pihak yang didalamnya mengatur sebuah kewajiban fungsi tugas serta perjanjian yang mengikat antara kedua pihak pada praktik perjanjian kerja ini belum sesuai dengan peraturan daerah Bupati Bojonegoro karena masih ada pembayaran ganda pada pelanggan retribusi berlangganan dalam kota jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah praktik perjanjian kerja ini mengalami sebuah kecacatan yang mana belum terpenuhinya rukun akad yaitu shighot al-akid yang merupakan ijab qobul dari kedua belah pihak