FLUKTUASI HARGA MATA UANG BERDASARKAN FISIK UANG PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA NO. 18 TAHUN 2016 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Fluktuasi harga mata uang dalam hukum ekonomi syariah, dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik uang, seperti lusuh atau sobek. Hal tersebut mengurangi kepercayaan masyarakat dan mempengaruhi permintaan serta penawaran. Dalam praktiknya PT. Wulung Artha Milia menerapkan kebijakan pengurangan nilai untuk uang yang rusak, tergantung pada kondisi fisiknya. Prinsip syariah mengharuskan uang memiliki nilai intrinsik dan tidak merugikan pihak lain, sehingga uang rusak harus ditukarkan sesuai ketentuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan keadilan dalam transaksi.
Rumusan masalah dari penelitian ini mendeskripsikan mekanisme fluktuasi harga mata uang berdasarkan fisik uang, tinjauan peraturan BI No. 18 tahun 2016 dan hukum ekonomi syariah terhadap fluktuasi harga mata uang, persamaan dan perbedaan peraturan BI dalam UU nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan hukum ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan mekanisme fluktuasi harga mata uang berdasarkan fisik uang, tinjauan peraturan BI No. 18 tahun 2016 dan hukum ekonomi syariah terhadap fluktuasi harga mata uang, persamaan dan perbedaan peraturan bank indonesia dalam UU nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan hukum ekonomi syariah.
Adapun jenis penelitian yang digunakan menggunakan kualitatif yang berpacu saat penelitian lapangan (field research). Terdapat dua sumber data yaitu data primer yang bersumber dari wawancara dan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dll. Penelitian ini bersifat deskriftif dengan menggunakan teori Al-Sharf, Qimah, dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/20 Tahun 2016.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Pertama, mekanisme fluktuasi penukaran di PT. Wulung Artha Milia dipengaruhi oleh kondisi fisik uang. Uang yang lusuh atau sobek mengurangi nilai tukar sebesar 1% hingga 7%, tergantung kondisinya. Praktik ini memenuhi rukun al-sharf,tetapi belum memenuhi salah satu syarat yaitu at-tamatsul (sama rata). Kedua, dalam perspektif Islam, praktik PT. Wulung Artha Milia dianggap tidak adil berdasarkan teori qimah, karena pengurangan nilai uang lusuh atau sobek dianggap haram dalam hukum ekonomi syariah. Meskipun demikian, PT. Wulung Artha Milia telah mendapat izin operasional dan sertifikat dari Bank Indonesia sesuai Peraturan BI No. 18/20/PBI/2016. Ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan hukum ekonomi syariah sama-sama mewajibkan penukaran uang rusak melalui lembaga resmi dan menekankan keadilan, pengawasan, serta sanksi. UU ini mengatur fisik Rupiah dan menetapkan sanksi pidana, sedangkan hukum syariah melarang riba, gharar, dan maysir, serta mengandalkan keadilan tanpa sanksi formal.