TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JASA PENGAMBILAN BLT SECARA SEPIHAK (Studi kasus Di Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)

Program bantuan langsung tunai merupakan sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dengan memiliki tujuan dan alasan tertentu Program tersebut ada untuk memanifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik atau persoalan kemiskinan pada mekanismenya bantuan BLT tidak ada pernyataan yang menyatakan jika bantuan BLT ada jasa atau upahnya karena memang tidak ada keterangan yang menyatakan tentang adanya jasa dalam bantuan BLT. Rumusan masalahan dalam penelitian Ini meliputi bagaimana praktek Jasa Pengambilan BLT yang dilakukan Secara Sepihak dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pengambilan BLT yang dilakukan Secara Sepihak berdasarkan permasalahan di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Pengambilan BLT yang dilakukan Secara Sepihak Di Desa Jegreg. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh langsung dari sumber data penyelidikan Adapun yang dimaksud sebagai sumber data primer ialah pihak yang terlibat dalam praktik jasa Pengambilan BLT. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif dengan menggunakan teori Ijarah, Akad dan teori Al-Maks. Kesimpulan dari praktik Jasa Pengambilan BLT Secara Sepihak Di Desa Jegreg, yaitu ada salah satu pihak RT sebagai pihak yang di tugaskan oleh desa untuk membantu membagikan surat pernyataan penerimaan bantuan BLT dan sudah bersepakat tidak boleh meminta jasa ketika menjalankan tugas karena dalam bantuan BLT tidak ada keterangan terkait jasa supaya apa yang menjadi tujuan dari bantuan BLT bisa tersampaikan kepada masyarakat seutuhnya. Tetapi salah satu dari pihak RT tersebut masih saja meminta jasa kepada masyarakat. Dengan alasan bahwa jasa tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan BLT maka dari itu pihak masyarakat tidak terima dengan hal terebut karena meskipun diberikan kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan BLT tetapi masyarakat tersebut menerima bantuan selain bantuan BLT. Adapun dalam mekanisme ini menggunakan beberapa teori, yakni teori Ijarah, Akad dan teori Al-Maks. jika dilihat dari teori ijarah dan akad tidak sah karena belum memenuhi rukun dan syarat yang berlaku dalam teori ijarah dan akad serta bertentangan dengan syariat Islam Dan jika ditinjau dari teori Almaks praktek tersebut sah karena praktik tersebut dilakukan tanpa ada keterangan atau kesepakatan dan sudah melanggar dari ketentuan bantuan BLT.