TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REDISTRIBUSI ASET PERHUTANI DI DESA SUKOREJO KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO

Program Redistribusi tanah telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Desa Sukorejo Kecamatan Malo.Pemanfaatan area hutan di Desa Sukorejo melibatkan dua belah pihak. Yaitu, antara pihak perhutani dan masyarakat yang mengelola area hutan sebagai pertanian. Masyarakat bebas mempergunakan area hutan sebagai lahan pertanian tanpa ada batasnya. Berapapun jumlah hasil pertanian yang didapatkan itulah yang menjadi hak masyarakat. Dalam pemanfaatan area hutan tersebut tidak ada kejelasan terhadap jumlah atau takaran hasil pertanian yang didapatkan masyarakat. Hal tersebut dapat menjadikan kemanfaatan lahan itu bisa terjerumus dalam hal yang diharamkan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana praktek pemanfaatan area lahan hutan di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap kemanfaatan area hutan sebagai lahan pertanian di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pemanfaatan area lahan hutan di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, serta Tinjauan Hukum Islam terhadap kemanfaatan area hutan sebagai lahan pertanian. Penelitian ini merupakan penelitian field research dengan tempat penelitian di Desa Sukorejo Kecamatan Malo. Sumber datanya meliputi data primer yaitu observasi dan hasil wawancara sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber-sumber data rujukan buku tentangfikih mua>malah, penelitian-penelitian terdahulu serta dari internet. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari observasi, interview, dan dokumentasi sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif analisis Dari hasil penelitian diketahui bahwa: (1) Praktek pemanfaatan aset perhutani yang dilakukan masyarakat Desa Sukorejo telah mendapatkan izin oleh pihak perhutani. Pemanfaatan tersebut bertujuan untuk saling membantu antara masyarakat dengan pemilik tanah yaitu pihak perhutani. (2) Pemanfaatan aset perhutani dilakukan sekedar memanfaatkan kekosongan lahan sekitar. Serta pemanfaatan ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian perizinan menurut hukum Islam.