TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI TANAH SOLO VALLEY OLEH WARGA DI DESA SENDANGREJO KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO

Jual beli tanah solo valley milik pemerintah Dalam hal ini masih banyak sekali orang yang tidak mengetahui tata cara bertransaksi jual beli yang baik dan benar, dimana selain atas dasar suka sama diantara kedua belah pihak jual beli juga harus memenuhi syarat dari objek yang diperjualbelikan salah satunya adalah barang yang diperjualbelikan merupakan milik sah penjual yang nantinya akan mengakibatkan perpindahan hak kepemilikan yang sempurna atas barang yang diperjualbelikan. Pemahaman masyarakat desa Sendangrejo yang sangat kurang mengenai bagaimana syarat-syarat didalam jual beli secara rinci. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah (1) Bagaimana praktik jual beli tanah milik Solo Valley oleh warga di Desa Sendangrejo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli tanah pemerintah Solo Valley oleh warga di Desa Sendangrejo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan praktik jual beli tanah solo valley milik pemerintah serta menganalisis menurut tinjauan ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach), dengan lokasi penelitian di Desa Sendangrejo, sumber datanya meliputi dari data primer diperoleh hasil observasi dan wawancara yang berhubungan dengan praktik jual beli tanah solo valley milik pemerintah. Sedangkan dari data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal dan internet. Sedangkan motode yang digunakan untuk menganalisis data adalah motede kualitatif dengan teori yang digunakan yaitu bai’ dan h}aqq al-intifa’. Hasil penelitian praktik jual beli tanah solo valley di desa Sendangrejo kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro, terungkap bahwa yang diperjualbelikan bukan milik penjual melainkan milik pemerintah solo valley dan juga tanah yang diperjual belikan tersebut tidak ditandai dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pemerintah kabupaten Bojonegoro, hal ini tidak sesuai dengan hukum pertanahan. Dan masyarakat disini hanya berhak memiliki manfaat (h}aqq al-intifa’) dari tanah solo valley bukan untuk diperjualbelikan. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tanah solo valley oleh warga Sendangrejo dimana ada kecacatan dalam syarat jual beli dan tanah tersebut bukan milik penjual, maka praktek jual beli tanah pemerintah yang dilakukan oleh warga Sendangrejo hukumnya menjadi tidak sah karena penjual tidak memiliki hak untuk menjual tanah tersebut, yang berarti bahwa jual beli ini tidak memenuhi salah satu syarat sahnya jual beli yaitu dalam segi objek jual beli dimana barang yang dijual harusnya milik sah penjual.