ANALISIS PEMBIAYAAN PULSA LISTRIK UNTUK PERTANIAN DI BMT UAS CABANG KALITIDU MENURUT PRESPEKTIF HUKUM PERJANJIAN ISLAM

BMT adalah kependekan dari Baitul Mal wat Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroprasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penyaluran dana (financing), produk penghimpun dana (funding), dan produk jasa (service). Dewasa ini produk pembiayaan Mura>bah}ah dan Bai’ Bithaman A>jil banyak dipraktekkan di lembaga keuangan syariah karena dianggap lebih mudah dalam menghindari praktik riba dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anggota atau nasabah termasuk di BMT UAS Cabang kalitidu, akan tetapi dalam prakteknya masih dipertanyakan keabsahannya, baik dalam proses maupun pelaksanaan pembiayaan tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi bagaiman praktik pembiayaan pulsa listrik untuk pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu dan bagaimana tinjauan hukum perjanjian islam terhadap praktik pembiayaan pulsa listrik untuk pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisa praktik pembiayaan pulsa listrik untuk pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu dan Menjelaskan tinjauan hukum perjanjian islam terhadap pembiayaan pulsa listrik untuk pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Strategi analisi data yang digunakan oleh penulis yaitu Reduksi data, Penyajian Data, Verifikasi dan Simpulan. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis menggunakan teori mura>bah}ah dan bai’ bitsaman a>jil. Hasil dari Penelitian ini adalah Pembiayaan Pulsa listrik untuk pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu menggunakan dua pilihan akad yaitu akad mura>bah}ah dan bai’ bithaman a>jil. Mura>bah}ah untuk pembiayaan sistem jatuh tempo (musiman) dan bai’ bithaman a>jil untuk pembiayaan sistem bulanan (kredit). Praktik pembiayaan mura>bah}ah maupun bai’ bithaman a>jil yang dilakukan BMT UAS Cabang Kalitidu belumlah sempurna sesuai dengan aturan hukum Islam (fiqh), karena dalam praktiknya pihak BMT UAS Kalitidu belum membeli pulsa listrik dan tidak pula mewakilkan anggota untuk membelinya sendiri. Sehingga secara prinsip BMT UAS tidak melakukan pengadaan barang dan menjual barang yang belum dalam kepemilikannya. Saran dari penelitian ini yaitu penambahan pilihan akad pembiayaan yaitu akad bai’ bi taqsit} dan perlu adanya akad tambahan yaitu akad wakalah, agar terpenuhinya syarat dari objek akad sehingga menjadikan transaksi pembiayaan mura>bah}ah maupun bai’ bithaman a>jil berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.