PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI DI ATAS HARGA KETETAPAN PEMERINTAH MENURUT PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DI DESA JELU KECAMATAN NGASEM KABUPATEN BOJONEGORO

Fenomena kelangkaan pupuk bersubsidi pemerintah seakan menjadi kebiasaan yang lumrah di masyarakat. Pada saat musim tanam padi tiba kebutuhan pupuk menjadi hal utama bagi para petani. Untuk mengatasi kenakalan para pengecer maka pemerintah membetuklah kelompok-kelompok tani yang berperan menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah. Akan tetapi seringnya kelangkaan pupuk seakan menjadi senjata baik dari pengepul dan para pemilik toko ecer resmi atau kelompok tani untuk menaikan harga pupuk di atas harga ketetapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi bagaimana mekanisme jual beli pupuk bersubsidi di atas ketetapan harga pemerintah di Desa, Jelu Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pupuk bersubsidi di atas ketetapan harga pemerintah di Desa, Jelu Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi di atas ketetapan harga pemerintah di Desa, Jelu Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, serta Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pupuk bersubsidi di atas ketetapan harga pemerintah di Desa, Jelu Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan observasi. Setelah data terkumpul, penulis menganalisis persoalan Jual Beli Pupuk Bersubsidi Di atas Ketetapan Harga Pemerintah dengan menggunakan metode deskriptif dan dianalisis dengan konsep Jual Beli Islam, I>h}tika>r (Penimbunan) dan Tas’i<r (Penetapan Harga oleh Pemerintah). Dari penelitian ini dapat di simpulkan yaitu pertama, mekanisme Jual Beli Pupuk Bersubsidi di Atas Ketetapan Harga Pemerintah di Desa Jelu, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro adalah dengan membentuk kelompok tani dan mencari anggota, setelah itu barulah pihak pembentuk kelompok mengajukan permohonan ke pemerintah untuk membuat kelompok tani agar dapat medapat stok pupuk bersubsidi, dan penjualan pupuk bersubsidi di Desa Jelu, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro ini memang mengalami kenaikan di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan catataan bila si pembeli bukanlah anggota dari kelompok tani tersebut. Kedua secara hukum Islam Transaksi jual beli pupuk bersubsidi di desa Jelu Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro hukumnya haram karena menaikan harga pupuk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.Transaksi tersebut tidak sesai dengan konsep Tas’i<r karena biar bagaimanapun harga ketetapan dari pemerintah haruslah diberlakukan.