PENGGUNAAN FASILITAS DINAS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KOMPARASI PERATURAN PEMERINTAH NO 06 TAHUN 2006 DAN HUKUM ISLAM)

ULA, RIF'ATUN NURUL (2011) PENGGUNAAN FASILITAS DINAS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KOMPARASI PERATURAN PEMERINTAH NO 06 TAHUN 2006 DAN HUKUM ISLAM). Sarjana (S1) thesis, SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SUNAN GIRI BOJONEGORO.

[thumbnail of 2011_RIF'ATUN NURUL ULA.pdf] Text
2011_RIF'ATUN NURUL ULA.pdf

Download (32MB)

Abstract

Penelitian ini berawal darı keresahan penulis terhadap kenyataan empırıs yang menunjukkan maraknya penggunaan fasılıtas dinas untuk kepentingan pribadı, mulai darı pejabat pemerintahan di tingkat pusat, provınsı, kabupaten, bahkan hingga pejabat desa. Bagaimana perbedaan hukum penggunaan fasılıtas dinas untuk kepentingan pribadı menurut Peraturan Pemerintah no 06 tahun 2006 dan Hukum Islam. Serta bagaimana pula persamaan hukum penggunaan fasılıtas dinas untuk kepentingan pribadi menurut Peraturan Pemerintah no 06 tahun 2006 dan Hukum Islam. Tujuan darı penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbedaan serta persamaan hukum penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadı menurut Peraturan Pemerintah no 06 tahun 2006 dan Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan, oleh karena itu data penelitian keseluruhannya diperoleh dan dıhımpun melalui pembacaan dan kajian kepustakaan teks (teks reading) dan kemudian dianalısıs dengan menggunakan teknik deskriptif.

Hasıl penelitian ını menyimpulkan bahwa perbedaan penggunaan fasılıtas dinas menurut Peraturan Pemerintah no 06 tahun 2006 dan Hukum Islam, terletak pada sanksı yang diberikan. Dalam peraturan perundangan sanksı yang diberikan berupa ancaman hukuman penjara serta tuntutan ganti rugi, sedangkan dalam hukum Islam saksı barupa tuntutan gantı rugi, tuntutan pertanggung jawaban seseorang yang memegang amanat karena amanat akan di minta pertanggung jawabannya baik di dunia maupun di akhirat, dan yang terahır adalah tanggung jawab pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, agar kebijakan tersebut tidak menyimpang darı tujuan awal yaitu untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan persamaan Persamaan antara Peraturan Pemerintah no 06 tahun 2006 dan hukum Islam adalah pengguna fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi berkewajiban untuk membayar gantı rugi, sebagai konsekwensı penyalahgunaan kewenagan.

Item Type: Thesis (Sarjana (S1))
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 320 Ilmu politik > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 340 Ilmu hukum
Divisions: Fakultas Syari'ah dan Adab > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Sahabat Perpus
Date Deposited: 22 May 2024 06:07
Last Modified: 22 May 2024 06:07
Contributors (Pembimbing / Pengarah):
Contribution
Name
NIDN
Thesis advisor
AZIZAH, IMROATUL
NIDN0000000000
Teacher
MUSTHOFA, ALI
NIDN0000000000
URI: https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/5419

Actions (login required)

View Item
View Item