SISTEM BAGI HASIL LAHAN PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)

Kerjasama pertanian di desa sumuragung itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun dan akad kerja sama tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian hitam di atas putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan Dan hasıl pertanian akan dibagı dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kerja sama itu berimplikası pada putusnya akad atau perjanjian keduanya. Sehingga pertanyaan yang kemudian timbul adalah, apakah Islam mentolerır kerjasama tersebut?

Berpijak darı uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti (1) Bagaimana deskripsi tentang pelaksanaan sistem bagı hasıl lahan pertanian di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagı hasıl lahan pertanian di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?

Data penelitian ini diperoleh melalui Masyarakat Desa Sumuragung yang menjadi obyek penelitian. Untuk menjawab persoalan-persoalan diatas, penulis menggunakan metode interview dan dokumentası. Setelah seluruh data terkumpul darı lapangan maka dilakukan analısıs data dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Darı penelitian inı dıdapatkan hasıl, pertama, Praktek bagı hasıl lahan pertanian yang terjadi di Desa Sumuragung berawal darı beberapa warga yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya karena penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja Kondısı yang demikian inilah yang membuat pemılık lahan pertanian merasa kasıhan dan berinisiatif menolong masyarakat yang tidak mampu dengan cara kerja sama pertanian yang mana nantı hasılnya dıbagı menjadi dua antara pemılık lahan dan petani penggarap. Kedua, Dalam pandangan hukum Islam, praktek bagı hasıl lahan pertanian yang terjadi di Desa Sumuragung tidak bertentangan dengan hukum Islam Karena dalam kenyataannya, praktek tersebut sudah menjadı tradısı (kebiasaan) yang baik. Artınya, saling menguntungkan bagı kedua belah pihak, baik bagı pemılık lahan pertanian maupun petani penggarap. Sehingga praktek ını merupakan suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat sekitar, apabila hal ını dıhılangkan maka akan mempersulit petani penggarap memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena niatnya yang didasarı rasa tplong-menolong itulah menjadikan akad ını boleh dilakukan.