APLIKASI KONSEP MUSYARAKAH DALAM PERBANKAN SYARIAH (Studı Kasus di Bank Syariah Mandirı Cabang Bojonegoro)

Dalam perbankan syariah produk-produk yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah, karena mısı yang mereka bawa adalah mengentaskan umat dan pro kontra praktek riba dalam dunia perbankan. Salah satu akad yang diterapkan dalam produk bank syariah adalah musyarakah. Di dalam konsep musyarakah harus terdapat modal, kerja dan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan, namun belum tentu setiap bank syariah menerapkan konsep musyarakah yang sesuai dengan hukum Islam.

Berpijak darı uraian di atas permasalah penelitian ini adalah (1) bagaimanakah penerapan akad musyarakah pada produk pembiayaan di Bank Syariah Mandırı Bojonegoro dan (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembiayaan tersebut?

Data penelitian ini diperoleh melalur Bank Syari'ah Mandırı Cabang Bojonegoro yang menjadı obyek penelitian. Untuk menjawab persoalan-persoalan diatas, penulis menggunakan metode interview dan dokumentası. Setelah seluruh data terkumpul darı lapangan maka dilakukan analısıs data dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini didapatkan hasıl, pertama, bahwa penerapan konsep musyarakah pada produk pembiayaan Bank Syariah Mandırı adalah bank menyiapkan plafond maksimal sebatas yang dibutuhkan nasabah, dengan status modal sebaga saham yang dımılıkı bank dalam usaha tersebut. Jangka waktu maksimal kerjasama ını adalah 1 tahun Setelah 1 tahun nasabah harus mengambılalıh saham yang dımılıkı oleh bank. Apabila dalam jangka 1 tahun nasabah belum bisa mengakuisısı saham yang dımılıkı bank, maka akan dilakukan akad ulang dan nasabah dikenakan biaya administrası. Setiap bulannya nasabah hanya memberikan bagı hasıl. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka ditanggung bersama sesuai porsi yang diberikan kedua belah pihak Kedua, akad musyarakah tersebut sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang meliputi Orang yang berakad, yakni pihak bank dan nasabah, obyek perserikatan yang berupa uang dan adanya ijab qabul (kesepakatan) yang tertuang dengan jelas dalam klausul kontrak. Dalam kerjasama ini tidak ada pihak yang ditindas, tidak ada pemaksaan bagı kedua belah pihak serta bergerak dalam usaha yang tidak dilarang oleh agama. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa akad ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.