PEMALSUAN DATA TERHADAP STATUS PERKAWINAN DI DESA SOKOSARI KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN PRESPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Kasus pemalsuan data yang mengakibatkan batalnya perkawinan menjadi sebuah pertama yang ditemui oleh pegawai di KUA Kec. Soko terutama adalah Kepalan KUA dan Pembantu pencatat nikah Desa Sokosari yang mendapati kasus ini di lapangan. Adanya kasus ini ternyata sebab salah satu dari para pihak mendaftarkan dirinya untuk melaksanakan perkawinan namun dengan menyertakan data/tanda pengenal diri dengan data tidak bena atau palsu, sehingga pekawinan itu dibatalkan oleh Kepala KUA dengan sebab adanya syarat nikah yang tidak benar atau palsu. Kemudian setelah adanya pembatalan nikah kedua mempelai diberikan solusi hukum yakni sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam bahwa jika seorang suami hendak memiliki isteri lebih dari seorang maka harus mendapatkan ijin dari pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat beristeri lebih dari satu. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana status perkawinan yang batal tanpa adanya putusan dari Pengadilan Agama dan bagaimana solusi hukum tehadap pemalsuan data terhadap perkawinan. Adapun tujuan penelitian dari penulis adalah agar mengetahui status perkawinan yang batal tanpa danya putusan dari PA dan mengetahui solusi hukum terhadap pemalsuan data terhadap perkawinan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian studi kasus yaitu penelitian yang objek penelitiannya didapatkan dengan melakukan observasi lapangan dan juga melakukan wawancara terhadap narasumber yang bisa menjawab kasus dilapangan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembatalan nikah sebab pemalsuan data itu ada dan diperbolehkan. Sebagaimana yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI, dan KUHPerdata tentang pembatalan nikah/fasakh nikah, dimana jika perkawinan yang terdaftar dengan data palsu/syarat perkawinanya tidak benar maka bisa dibatalkan oleh pegawai yang berwenang dalam pelaksanaan proses pernikahan tersebut.