KOLABORASI KADER POSYANDU DAN LEMBAGA SEKOLAH DALAM MENCEGAH STUNTING DI RA MANSYA’UL HUDA DESA NGASEM KECAMATAN NGASEM KABUPATEN BOJONEGORO

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan prevelensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan Negara lainya, stunting merupakan permasalahan kekurangan gizi kronis yang dampaknya sangat besar bagi kualitas sumber daya manusia di Indonesia, untuk memutus rantai permasalahan tersebut ,maka perlu adanya upaya pencegahan stunting salah satunya adalah Kolaborasi kader posyandu dan lembaga sekolah dalam mencegah stunting.tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan kolaborasi kader posyandu dan lembaga sekolah dalam mencegah stunting di RA Mansya’ul Huda Desa ngasem,untuk mengetahui hambatan ,hambatan yang di temui dalam pelaksanaan kolaborasi kader posyandu dan lembaga sekolah di RA Mansya’ul Huda , dan upaya untuk mengatasinya.
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.informasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah RA Mansya’ul huda, kader posyandu,serta wali murid RA Mansya’ul huda.analisis data menggunakan reduksi data ,penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Pelaksanaan kolaborasi kader posyandu dan lembaga sekolah dalam dapat dilaksanakan dengan adanya sosialisasi antara kader posyandu dan lembaga sekolahsebelum kegiatan posyandu dimulai, adanya pendataan anak yang terdampak stunting,adanya pemberian gizi kepada anak yang sudah terjadwal . Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kolaborasi kader posyandu dan lembaga sekolah dalam mencegah stunting antara lain: kurang adanya koordinasi antara kaser posyandu dan lembaga sekolah ,adanya persamaan jadwal antara kader posyandu dan lembaga sekolah dan terbatasnya anggaran pemberian gizi pada anak. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kolaborasi kader posyandu dan lembaga sekolah dalam mencegah stunting yaitu melakukan komunikasi baik secara online maupun ofline dan mengajukan rencana anggaran biaya kepada pemerintah desa.