TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JASA PEMBUATAN PASPOR TENAGA KERJA DI DESA TLOGOAGUNG KECAMATAN KEDUNGADEM KABUPATEN BOJONEGORO

Semakin banyaknya para pencari kerja di Desa Tlogoagung serta sedikitnya lowongan kerja, melatar belakangi minat dari masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk lebih memilih menjadi TKI luar negeri, mereka beranggapan bahwa menjadi seorang TKI merupakan pekerjaan yang bagi sebagian orang dianggap sebagai solusi terakhir dalam mengakhiri kemiskinan yang telah dialami selama bertahun tahun, hal inilah yang membuat sebagian orang mempunyai keinginan kuat untuk berangkat menjadi TKI walaupun harus menggunakan cara cara yang melanggar ketentuan agama dan negara.
Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana praktik jasa pembuatan paspor tenaga kerja di Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, kedua adalah bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Yariah terhadap praktik jasa pembuatan paspor tenaga kerja di Desa Tlogoagung kecamatan Kedungadem. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui praktik pembuatan paspor tenaga kerja di Desa Tlogoagung, kedua untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah tentang praktik jasa pembuatan paspor tenaga kerja di Desa Tlogoagung.
Adapun jenis penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriftif analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber primernya yang diperoleh secara langsung di lapangan menggunakan teknik sampling purposive sedangkan sumber data sekundernya berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih, Jurnal, dan sumber-sumber ilmiah dari internet. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pertama, mekanisme praktik manipulasi data identitas pribadi sebagai berikut: pihak pengguna jasa(calon TKI) melakukan kesepakatan dengan pemilik jasa (calo) untuk memanipulasi data identitas pribadinya agar calon TKI ini tetap bisa berangkat walaupun terkendala persyaratan yaitu usia calon TKI yang masih 17 tahun sedangkan persyaratannya berusia 18 tahun, jika ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah belum memenuhi syarat, dikarenakan menurut teori ijārah terdapat objek atau manfaat yang dilarang(manipulasi).