IMPOR ILEGAL DENGAN MODUS SPLITTING PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM

Impor ilegal ialah upaya seseorang yang menyelundupkan barang-barang yang dibeli di luar negeri dan dibawa masuk ke Indonesia melalui pabean agar tidak dibebani oleh pajak atau bea cukai. Pelaku pun menggunakan modus splitting dengan penumpang lain, sehingga praktik impor ilegal ini merugikan negara, karena negara tidak mendapatkan pemasukan dari sektor pajak atau bea cukai yang semestinya harus dibayarkan oleh para pengimpor.
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang meliputi bagaimana konsep impor ilegal dengan modus splitting, dan bagaimana tinjauan hukum bisnis Islam terhadap impor ilegal dengan modus splitting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep impor ilegal dengan modus splitting, dan bagaimana tinjauan hukum bisnis Islam terhadap impor ilegal dengan modus splitting.
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau library research. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data pustaka, jadi data utama yang menjadi penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan praktik impor ilegal dengan modus splitting serta hukum yang mengakomodir berdasarkan sumber primer dan sekunder. Kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan metode deskriptif analities dan dianalisis menggunakan teori ijarah, daribah ‘ushr, dan tadli>s. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Kesimpulan penelitian ini adalah konsep dari impor ilegal dengan modus splitting ada dua hal, pertama adalah membeli barang di luar negeri dengan modus menjadikan barang tersebut sebagai barang keperluan pribadi, dan yang kedua, upaya pengimpor menggunakan modus splitting yaitu dengan memisah-pisahkan barang dengan dibawa oleh beberapa penumpang lain dengan tujuan mengakali batas nilai pembebasan pajak per penumpang yaitu sebesar USD500 yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.
Ditinjau dari hukum bisnis Islam, sewa jasa oknum penyedia jasa titip dalam praktik impor ilegal dengan modus splitting termasuk praktik akad ijarah yang tidak diperbolehkan karena syarat mu’jar ‘alaih nya tidak terpenuhi, di mana jasa yang diberikan bertentangan dengan syariat Islam dan Undang-undang yang berlaku. Daribah ‘ushr digunakan untuk menganalisis tentang kewajiban membayar pajak impor sebesar 10%. Tadli>s digunakan untuk menganalisis tentang penipuan yang dilakukan oleh pengimpor kepada petugas Bea Cukai atas dasar menghindar dari pajak. Dengan adanya praktik impor ilegal yang mengandung aspek tadlis semacam ini, pemerintah dirugikan dari unsur pemasukan dari sektor pajak.