TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM UPAH JASA COMBI PADI DI DESA PILANGSARI KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO

Upah jasa combi padi ialah pengertian dari sistem pengupahan selama terjadinya proses dalam memanen padi dengan menggunakan alat pemanen padi yang modern yaitu Combine Harvester (Combi), adapun pihak yang terkait di dalam transaksi upah jasa combi meliputi petani, pemilik combi, pengepul padi dan tukang mbangkel. Dalam mekanismenya, ketika menjelang panen biasanya kurang tujuh hari petani akan menghubungi pihak pengepul padi untuk diajak kerja sama, kemudian pengepul padi akan menyediakan jasa combi untuk proses pemanenan dengan cara menyewa kepada pemilik combi dan juga menggandeng tukang mbangkel atau menyewa jasa tukang mbangkel yang dipekerjakan untuk memanen sawah serta memanggul gabah. Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi bagaimana sistem upah jasa combi padi di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah jasa combi padi di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui praktik dan sekaligus tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah jasa combi padi Penelitian ini merupakan field research, dengan menggunakan metode deskriptif, sumber datanya meliputi data primer dan data sekunder, dari data primer diperoleh hasil observasi dan wawancara yang berhubungan sistem upah jasa combi padi di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif dengan menggunakan teori ‘ijarah dan ‘urf. Kesimpulan dari praktik sistem upah jasa combi di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yaitu dimana pihak petani, pengepul padi, pemilik combi serta tukang mbangkel bekerja sama untuk memanen padi dengan menggunakan mesin combi padi. Dalam pengupahannya terdapat 2 sistem pengupahan yaitu sistem tebasan dan sistem yang menggunakan uang. Adapun teori yang digunakan yaitu menggunakan teori ‘ijarah dan ‘urf, jika menggunakan teori ‘ijarah adalah sah karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam teori ‘ijarah serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika ditinjau dari teori ‘urf adalah sah adalah sah jika upah yang digunakan yaitu menggunakan uang atau gabah, namun jika adanya permintaan tambahan uang diluar akad seperti yang dilakukan Alif maka hukumnya tidak sah karena dalam kasus tersebut termasuk ‘urf fasid yang dimana ‘urf tersebut dalam pelaksanaanya bertentangan dengan syariat Islam.