SUBSTITUSI TANAH HIBAH MENJADI TANAH WARISAN DI DESA CARUBAN, KECAMATAN RINGINARUM, KABUPATEN KENDAL, PERSPEKTIF HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Hibbah menurut syari’at adalah akad pemberian harta milik sesorang kepada orang lain pada saat dia masih hidup tanpa adanya ‘iwad} (pinjaman). Adapun pihak yang terkait di dalam perjanjian meliputi Handoko (wa>hib), Doni (mauhu>b lah). Dalam mekanismenya wa>hib memberikan sebidang tanah panjang 6 meter dan lebar 2,5 meter dengan cara hibbah kepada mauhu>b lah dilakukan hanya secara lisan sehingga hanya mengandalkan saksi dan tanpa keterlibatan notaris dan bukti tertulis bermaterai, dan substitusi tanah hibbah oleh Salman (ahli waris wa>hib). Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi bagaimana mekanisme proses hibbah tanah menjadi tanah warisan, bagaimana tinjauan hukum perundang-undangan terhadap praktik substitusi tanah hibbah menjadi tanah warisan dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap substitusi tanah hibah menjadi tanah warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme proses hibbah tanah menjadi tanah warisan dan sekaligus hukum perundang-undangan, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah substitusi tanah hibbah menjadi tanah warisan tersebut. Penelitian ini merupakan field research, dengan menggunakan metode deskriptif, sumber datanya meliputi data primer dan data sekunder, data primer diperoleh hasil observasi dan wawancara yang berhubungan hibbah tanah menjadi tanah warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal. Sedangkan dari data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang ada, penelitian terdahulu, kitab-kitab klasik, buku, jurnal dan sumber dari internet yang menjelaskan tentang raddul hibbah dan milik. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif dengan menggunakan teori raddul hibbah dan milik. Kesimpulan dari mekanisme proses tanah hibbah menjadi Tanah Warisan yaitu jikaberdasarkan perundang-undangan SEMA RI No. 3 Tahun 1963 yakni hibbah masih tetap diperbolehkan ditarik kembali, sedangkan berdasarkan Pasal 212 kompilasi hukum Islam dengan tegas hibbah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibbah orang tua kepada anaknya. Jika berdasarkan hukum ekonomi syarah menggunakan teori raddul hibbah adalah kepemilikan secara sah diakui milik mauhub lah dan haram atau tercela hibbah ditarik kembali, sehingga objeknya tidak bisa diambil alih oleh ahli waris wahib. jika menggunakan teori milik adalah pada teori hibbah, mauhub lah sudah sah menerima hibbah, adapun upaya ahli waris wahib untuk menarik kembali tanah yang telah diberikan kepada mauhub lah tidak dibenarkan menurut teori raddul hibbah. Karena, yang diperbolehkan menarik kembali objek hibbah ketika wahib yaitu orang tua dan mauhu>b lah ialah anaknya.