IMPLEMENTASI FATWA NO. 92/DSN-MUI/IV/2014 TERHADAP PENENTUAN UPAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN RAHN DI KSPPS BMT NU BALEN BOJONEGORO

Banyaknya muncul Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu bukti dari perkembangan Ekonomi Syariah yang semakin meningkat. Salah satunya yaitu KSPPS BMT NU Balen Bojonegoro yang memiliki berbagai produk pembiayaan syariah salah satunya yaitu produk pembiayaan Rahn yang diatur dalam Fatwa DSN MUI. Namun, dalam praktiknya produk pembiayaan dengan menggunakan akad rahn tersebut menampakkan permasalahan yaitu penetapan jumlah biaya penjagaan atas barang yang dijadikan jaminan yang didasarkan pada jumlah hutang dari nasabah. Pihak BMT biasa menyebutnya dengan Ujrah. penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah (1) Bagaimana mekanisme Penentuan upahdengan menggunakan akadrahn di KSPPS BMT NU Balen? (2) Bagaimana implementasi fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 dalam produk pembiayaan rahn di KSPPS BMT NU Balen? (3) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penentuan upahdalam produk pembiayaan rahndi KSPPS BMT NU Balen? Penelitian ini merupakan Field reseach, dengan tempat di KSPPS BMT NU Balen, sumber datanya meliputi data primer yaitu observasi dan hasil wawancara, sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber-sumber data seperti buku, jurnal, dan internet. Teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deduktif. Teori yang digunakan adalah Rahn dan Mu’nah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwadalam produk pembiayaan dengan menggunakan akad rahn, pihak BMT mengenakan upah atas penjagaan marhu>n sebesar 2% yang didasarkan pada jumlah pembiayaan dari nasabah. Berdasarkan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 penentuan upah yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Balen ini belum sesuai, karena seharusnya dalam penentuan upah atas marhu>n itu didasarkan pada biaya pemeliharaan marhu>nyang nominalnya ditentukan diawal akad bukan berdasarkan persentase.Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah penenentuan biaya penjagaan atau mu’nah yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU balen ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan teori rahn dan teori mu’nah yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah.