ANALISIS HYBRID CONTRACT AKAD RAHN DAN AKAD IJARAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK DI BMT NU BALEN

Perkembangan ekonomi syariah yang kian meningkat dapat dibuktikan dengan banyaknya didirikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dengan adanya kebenaran atau tata cara dalam bermu’amalah dilembaga keuangan syariah agar dapat memudahkan manusia untuk melakukan mu’amalah. Disini salah satu lembaga keuangan yang menerapkan kegiatan mu’amalah adalah BMT NU Balen. Salah satu produk BMT NU Balen untuk menunjang pembiayaan pembelian barang elektronik nasabah dengan menggunakan akad rahn.. Namun, praktik pembiayaan menampakkan permasalahan yaitu berupa penerapan ujroh yang mana penerapannya tersebut berdasarkan besar kecilnya nominal pembiayaan.
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penerapan hybrid contract akad rahn dan akad ijarah pada pembiayaan pembelian barang elektronik di BMT NU Balen. (2) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Syariah terhadap penerapan hybrid contract akad rahn dan akad ijarah dalam pembiayaan barang elektronik di BMT NU Balen.
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) jenis penelitian kualitatif dengan tempat di BMT NU Balen, sumber datanya meliputi data primer yaitu dari hasil wawancara baik dari individu maupun perorangan. sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber-sumber data seperti laporan-laporan penelitian terdahulu, buku-buku surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan Pustaka, jurnal dan internet. Teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif. Teori yang digunakan adalah hybrid contract, rahn dan ijarah.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa : praktik penerapan hybrid contract yang dilakukan di BMT NU Balen dalam pembiayaan pembelian barang elektronik sebenarnya bukan hanya menggunakan satu akad saja tetapi menggunakan dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah. Yang mana dalam penggunaan akad ijarah sendiri digunakan untuk mengambil keuntungan dari pembiayaan tersebut. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan hybrid contract pada produk pembiayaan barang elektronik diperbolehkan karena pada akad tersebut tidak dilakukan dalam satu transaksi. Dilihat dari rukun ijarah disini belum memenuhi syarat karena seharusnya dalam pengambilan upah penyimpanan barang jaminan tersebut adalah upah atas perawatan marhun bukan nominal hutang. Dan dari akad rahn terhadap nasabah dilihat dari rukun rahn yaitu baik dari pihak nasabah maupun pihak BMT sudah memenuhi syarat. Dari segi barang yang dijaminkan sudah berupa barang yang ada nilainya dan juga seimbang dengan nilai hutangnya.