TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 48/2005 TERHADAP PRAKTIK PENANGANAN KREDIT MACET DI BMT NUKAS KECAMATAN KASIMAN KABUPATEN BOJONEGORO

BMT Nukas Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro punya berbagai cara sendiri untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah yang macet, salah satunya dengan melakukan penjadwalan ulang yaitu dengan menjadwal ulang akad murabahah. Penjadwalan ulang merupakan salah satu upaya untuk memulihkan hutang piutang akad murabahah dengan menambah jangka waktu angsuran. Misalnya dari akad di awal akan melunasi dalam waktu 12 bulan, kemudian setelah di rescheduling disepakati kembali menjadi 24 bulan. Penjadwalan ulang akad murabahah ini dilakukan bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan untuk membayar. Sehingga tidak mampu untuk membayar jumlah angsuran dengan jumlah waktu yang telah ditentukan dalam akad murabahah.
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang pertama, bagaimana praktik penanganan kredit macet di BMT Nukas Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. kedua, bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI No. 48/2005 terhadap praktik penanganan kredit macet di BMT Nukas Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penanganan kredit macet di BMT Nukas Kasiman Kabupaten Bojonegoro serta untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 terhadap praktik penanganan kredit macet di BMT Nukas Kasiman Kabupaten Bojonegoro.
Metode penelitian yang penulis gunakan campuran karena jenis penelitiannya yaitu lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan kajian pustaka (library research) dengan pendekatan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 48/2005. Sumber data data primer yaitu observasi dan hasil wawancara sedangkan data sekundernya diperoleh dari buku-buku, kitab fiqih, jurnal dan internet yang berkaitan dengan teori murabahah, rescheduling, reconditioning. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa sumber primer yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode deskriptif analitis.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Ada dua cara yang dilakukan oleh BMT Nukas Kecamatan Kasiman ketika terjadi kredit macet pada pembiayaan murabahah yaitu rescheduling (penjadwalan kembali) dan reconditioning (persyaratan kembali). 2. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 48/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah, terkait penjadwalan kembali belum sesuai dengan apa yang tertuang dalam fatwa, karena biaya administrasi yang diberikan kepada nasabah berbeda-beda tergantung seberapa besar jumlah pembiayaannya. Sedangkan dalam fatwa dijelaskan bahwa biaya administrasi harus sesuai dengan biaya riil.