ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR TENTANG CRYPTOCURRENCY

PWNU Jawa Timur dalam keputusan Bah}thul Masailnya, menyatakan bahwa status cryptocurrency sebagai komoditas ditinjau menjadi dua sisi, yaitu pertama cryptocurrency yang memiliki penjamin asset berlaku sebagai mal duyu}n (harta hutang). Kedua, cryptocurrency yang tidak memiliki penjamin aset tidak dapat berlaku sebagai komoditas karena tidak memiliki utilitas/manfaat dan asset penjamin, sehingga menyamai bai’ h}abalil h}abalah (jual beli janin unta dalam kandungan). Namun menggunakan kedua jenis cryptocurrency tersebut sebagai mata uang hukumnya haram, dengan pertimbangan jika di Indonesia, cryptocurrency dijadikan sebagai alat tukar resmi maka kebijakan tersebut akan menabrak aturan yang sudah baku. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana argumentasi keputusan bah}thul masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang Cryptocurrency dan bagaimana analisis Mas}lah}ah Mursalah terhadap keputusan bah}thul masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang Cryptocurreny. Sedangkan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui argumentatsi dan analisis mas}lah}ah mursalah terhadap keputusan bah}thul masail PWNU Jawa Timur tentang cryptocurrency. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (library research). Sumber data penelitian terdiri dari data primer yaitu surat keputusan bah}thul masail PWNU Jawa Timur tentang cryptocurrency, sedangkan data sekundernya diperoleh dari terjemah kitab fikih, jurnal serta artikel. Metode pengumpulan datanya didapatkan dengan studi dokumen. Sifat penelitian yang digunakan penulis yaitu deskriptif analitis. Teori yang dipakai yaitu mas}lah}ah mursalah. Argumentasi PWNU dalam menghukumi cryptocurrency adalah menggunakan teori sil’ah, teori kewenangan Negara, teori qimar/maisir dan peraturan pemerintah. Keputusan bah}thul masail terkait hukum cryptocurrency selaku komoditas, baik yang memiliki penjamin aset maupun tidak masuk dalam kategori mas}lah}ah h}ajiyat, sebab investasi itu termasuk dalam kebutuhan sekunder. Selanjutnya jika dilihat dari aspek konteks legalitas formal atau keberadaan maṣlaḥah menurut syara’, pelarangan investasi cryptocurrency yang tidak memiliki penjamin aset termasuk kategori mas}lah}ah al-mulgha, sebab asetnya mengandung unsur gharar serta nilai fluktuasinya yang naik turun tajam sehingga lebih ke arah judi/maisir. Sedangkan terkait diperbolehkannya investasi cryptocurrency yang memiliki penjamin asset namun jika berlaku sebagai mata uang tetap dilarang, masuk dalam kategori mas{lah{ah mursalah. Jika ditinjau dari aspek kandungan Maṣlaḥah, hukum cryptocurrency berdasarkan keputusan bah}thul masail termasuk dalam maṣlaḥah al-‘Ammah (umum). Kemas}lah}atan umum tersebut tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat, dalam hal ini khususnya untuk para pengguna cryptocurrency.