ANALISIS JUAL BELI TANAH URUG EMBUNG DESA DARI TANAH KAS DESA (TKD) DI DESA BANARAN KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM

Skripsi ini adalah hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana Praktik Jual Beli Tanah Urug Embung Desa dari Tanah Kas Desa (TKD) Desa Banaran Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro? dan Bagaimana Hukum Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tanah Urug Embung Desa dari Tanah Kas Desa (TKD) Desa Banaran Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro? Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis peneltian lapangan field research dengan tempat di desa Banaran Kec. malo Kab. Bojonegoro. Sumber datanya meliputi data primer, yaitu observasi dan hasil wawancara sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber-sumber data seperti buku, kitab fikih, jurnal, internet dan lainnya. Teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deduktif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori jual beli,izin.dan milik Jual beli ini terjadi karena penumpukan tanah pada pembuatan embung desa tersebut yang tidak terpakai tersebut Dalam penjualan tanah Urug tersebut pemerintah Desa Banaran belum meminta izin kepada Gubernur, setelah tiga minggu berjalan pihak penjual mendapat teguran bahwa penjualan tanah urug juga termasuk dalam pertambangan jadi harus melalui prosedur meskipun tidak sulit. Pihak penjual memberhentikan jual beli tanah urug tersebut dan mengirim surat permohonan perizinan dan menunggu sampai proses izin tersebut di persetujui, selang waktu dua minggu pihak penjual kembali melakukan jual beli tanah urug tersebut karena sudah mendapat izin dari Gubernur. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) transaksi jual beli tanah urug di desa banaran yaitu menjual tanah urug bekas galihan pembuatan Embung Desa, dalam penjualan tanah urug tersebut pihak penjual awalnya belum meminta izin kepada Gubernur, namun setelah mendapat teguran pihak penjual mengirimkan surat permohonan perizinan dan mendapat izin untuk melakukan jual beli tanah tersebut. (2) menurut tinjauan hukum Islam praktik dari teori jual beli telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, sedangkan perpindahan kepemilikan negara yang berupa tanah kas desa menjadi milik pribadi yang di perjual belikan itu harus berdasarkan keputusan atau kebijakan perangkat desa yang disahkan oleh Perda Gubernur Jawa Timur, ini merupakan bentuk dari kaidah تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة