DISPARITAS PUTUSAN NO 178/PDT.G/2024/PA.TBN DENGAN PUTUSAN NO 456/PDT.G/2023/PA.RBG TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH IDDAH KEPADA ISTRI YANG NUSYUZ

Ulil Himam ( 220501020 ),Disparitas Putusan No 178/Pdt.G/2024/PA.Tbn Dengan Putusan No 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Kepada Istri Yang Nusyuz
Nafkah iddah merupakan hak yang pada dasarnya diberikan kepada mantan istri setelah terjadinya perceraian selama masa iddah. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bahwa istri yang dinyatakan nusyuz tidak berhak memperoleh nafkah iddah. Dalam praktik peradilan, terdapat perbedaan penerapan hukum mengenai pemberian nafkah iddah terhadap istri yang dinyatakan nusyuz sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Tbn dan Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg. Perbedaan tersebut menarik untuk dikaji guna mengetahui pertimbangan hukum hakim dan kesesuaiannya dengan teori nusyuz serta nafkah iddah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Tbn dan Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg terkait pemberian nafkah iddah kepada istri yang dinyatakan nusyuz serta menganalisis putusan tersebut berdasarkan teori nusyuz dan teori nafkah iddah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, dan hasil wawancara dengan hakim yang memutus masing-masing perkara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Tbn hakim menyatakan istri terbukti nusyuz karena sering meninggalkan rumah tanpa izin suami dan mengadu domba suami dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, hakim tidak memberikan nafkah iddah karena status nusyuz mengakibatkan gugurnya hak mantan istri atas nafkah iddah. Putusan tersebut telah sesuai dengan teori nusyuz dan teori nafkah iddah serta ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg hakim menyatakan istri terbukti nusyuz karena melakukan perselingkuhan. Meskipun demikian, hakim tetap memberikan nafkah iddah dengan mempertimbangkan adanya kerelaan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah tersebut kepada mantan istrinya. Penetapan status nusyuz dalam putusan tersebut telah sesuai dengan teori nusyuz, namun pemberian nafkah iddah kepada istri yang dinyatakan nusyuz tidak sepenuhnya sesuai dengan teori nafkah iddah karena secara normatif hak tersebut seharusnya gugur akibat adanya nusyuz.