ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG RAKYAT (MINYAKITA) DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI MENURUT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43 TAHUN 2025 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI PASAR BOJONEGORO)

Minyak goreng rakyat (minyakita) adalah salah satu program minyak bersubsidi dari pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 43 tahun 2025 dengan harga eceran tertinggi Rp 15.700, namun di pasar Bojonegoro terjadi praktik penjualan minyak goreng rakyat (minyakita) yang melebihi harga eceran tertinggi yang menimbulkan pertanyaan apakah program tersebut sudah sesuai dengan tujuan peraturan menteri perdagangan no 43 tahun 2025, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti ingin meninjau praktik jual beli minyak goreng rakyat (minyakita) diatas harga eceran tertinggi menurut Peraturan Menteri Perdagangan nomor 43 tahun 2025 dan Hukum Ekonomi Syariah.
Rumusan masalah penelitian ini pertama, bagaimana praktik jual beli minyak goreng rakyat (minyakita) di pasar bojonegoro, kedua bagaimana praktik jual beli minyak goreng rakyat (minyakita) diatas harga eceran tertinggi ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah, ketiga bagaimana praktik jual beli minyak goreng rakyat (minyakita) diatas harga eceran tertinggi ditinjau menurut peraturan menteri perdagangan nomor 43 tahun 2025. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi praktik jual beli minyak goreng rakyat (minyakita) di pasar Bojonegoro, mengevaluasi penerapan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 43 tahun 2025 terhadap praktik tersebut serta menganalisisnya dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Pasar Bojonegoro, Pasar Banjarejo, dan pasar wisata Bojonegoro. Informan mencakup pedagang, konsumen, dan pejabat Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.
Hasil penelitian mengungkap bahwa penjualan minyak goreng rakyat (minyakita) di pasar kota, pasar wisata, dan pasar Banjarejo belum sepenuhnya selaras dengan dengan tujuan program pemerintah dalam peraturan menteri perdagangan nomor 43 tahun 2025, melebihi harga eceran tertinggi Rp 15.700 menjadi Rp 18.000 hingga Rp 20.000 per liter. Hal ini disebabkan oleh tingginya harga pasokan dari distributor, distribusi tidak merata serta kalangkaan stok di tingkat pasar. Dari perspektif hukum ekonomi syariah secara akad jual beli (Al-bay’) hukumnya sah, karena memenuhi rukun dan syarat, dari aspek pihak yang berakad, ijab kabul, objek jual beli, namun demikian tingginya harga jual beli yang melebihi HET menunjukan tujuan kemaslahatan dan keterjangkauan bagi masyarakat belum tercapai secara optimal akibat permasalahan distribusi dan pasokan.