Praktik Bore Up Pada Kapasitas CC Motor di Kecamatan Kota Bojonegoro Perspektif UU HKPD No. 1 Tahun 2022 dan Hukum Ekonomi Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2025

Bore up adalah modifikasi yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas silinder (CC) motor dengan cara memperbesar diameter piston yang sudah jadi bawaan dari pabrik. Banyak komponen-komponen motor yang diubah, padahal modifikasi kendaraan bermotor menurut undang-undang merupakan tindak kejahatan yang menjadikan praktik Bore Up CC motor masuk kedalam kategori ilegal karena merupakan modifikasi berat. Dalam masalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), besaran CC kendaraan bermotor juga mempengaruhi besaran pajak yang dikeluarkan.
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah terkait bagaimana praktik Bore Up pada CC motor di kecamatan kota Bojonegoro yang berdampak pada manipulasi pajak, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tindakan praktek Bore Up pada CC motor yang berdampak pada manipulasi pajak, bagaimana tinjauan UU HKPD No. 1 Tahun 2022 terhadap tindakan praktek Bore Up pada CC motor yang berdampak pada manipulasi pajak. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui Praktik Bore Up Pada Kapasitas CC Motor di Kecamatan Kota Bojonegoro Perspektif UU HKPD No. 1 Tahun 2022 dan Hukum Ekonomi Syariah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Untuk sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, dan internet. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, yang didasarkan pada teori dharibah menurut syariah, hilah atau manipulasi, serta UU HKPD No. 1 Tahun 2022.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Bore Up CC motor yang dilakukan oleh para pelaku yang pertama, praktik Bore Up dilakukan dengan memperbesar CC atau kapasitas mesin dari kapasitas aslinya dengan merubah komponen-komponen inti dari mesin motor seperti piston, blok silinder (rumah piston), kepala silinder, klep ori yang diganti klep racing, noken standart yang diganti noken racing, rocker arm dan injektor standart yang diganti ke injektor racing dan praktik ini merupakan tindakan ilegal. Kedua, mereka tidak memenuhi syarat dharibah taat terhadap kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan oleh Ulil Amri sehingga membawa para pelaku untuk tidak mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku. Praktik Bore Up CC pada motor juga termasuk pada kategori hilah ghoiru syar’i atau hilah yang dilarang oleh syara’ karena melakukan suatu perbuatan ilegal untuk tujuan melanggar hukum yang berlaku, karena terdapat manipulasi data CC di STNK dengan CC asli motor para pelaku. Ketiga, menurut Pasal 10 ayat 5 UU No. 1 Tahun 2022 HKPD menyatakan bahwa PKB ditetapkan dengan Perda yang nantinya para pelaku melanggar Pasal 10 ayat 1 Perda Jawa Timur No. 8 Tahun 2023 yang selanjutnya dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 110 ayat 1 Perda Jawa Timur No. 8 Tahun 2023.