DISKREPANSI WAKTU KERJA ANTARA KARYAWAN DISABILITAS DAN NON DISABILITAS: PERSPEKTIF UU CIPTA KERJA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Penerapan prinsip kerja inklusif merupakan langkah progresif dalam dunia ketenagakerjaan, termasuk dalam konteks UMKM seperti Zahida Painting yang mempekerjakan karyawan dari kalangan disabilitas dan non-disabilitas. Dalam praktiknya, meskipun telah diberlakukan sistem pengupahan yang seragam, terdapat perbedaan kontribusi waktu kerja antara kedua kelompok karyawan. Karyawan disabilitas cenderung memulai pekerjaan lebih awal dan memiliki jam kerja yang lebih panjang dibandingkan sebagian karyawan non-disabilitas. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara sistem pengupahan yang diterapkan dengan prinsip proporsionalitas, baik dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah melalui akad ijarah maupun regulasi ketenagakerjaan nasional, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana praktik diskrepansi waktu kerja antara karyawan disabilitas dan non-disabilitas di Zahida Painting Bojonegoro, bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap diskrepansi waktu kerja tersebut, dan bagaimana tinjauan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap praktik yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik diskrepansi waktu kerja antara dua kelompok karyawan tersebut serta menilai kesesuaian sistem pengupahan berdasarkan prinsip ijarah dan hukum positif yang berlaku. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada pemilik usaha serta karyawan dari kelompok disabilitas dan non-disabilitas. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan pendekatan teori akad ijarah dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan hasil penelitian, praktik kerja di Zahida Painting menunjukkan adanya diskrepansi waktu kerja antara karyawan disabilitas dan non-disabilitas. Praktik kerja karyawan disabilitas telah sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah serta ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sementara praktik kerja karyawan non-disabilitas belum sepenuhnya sesuai dengan kedua landasan tersebut. Hal ini menandakan perlunya evaluasi terhadap sistem kerja dan pengupahan agar lebih proporsional