TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN MAHAR BAGO BERDASARKAN STATUS SOSIAL ORANG TUA (STUDI KASUS DESA KATERBAN KECAMATAN SENOTI KABUPATEN TUBAN)

Tradisi pernikahan di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh kearifan lokal, salah satunya adalah praktik Mahar Bago di Desa Katerban, Kecamatan Senori. Dalam Islam, mahar merupakan kewajiban yang diberikan calon suami kepada calon istri sebagai bentuk kesungguhan. Sedangkan secara adat, bago merujuk pada tambahan mahar yang menyesuaikan status sosial keluarga mempelai perempuan. Gabungan keduanya membentuk praktik Mahar Bago yang memiliki muatan budaya dan berdampak pada tekanan ekonomi bagi calon mempelai pria. Permasalahan muncul ketika pelestarian adat tersebut tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mengedepankan kemudahan dan kesederhanaan dalam pernikahan. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji praktik Mahar Bago dalam konteks lokal serta analisisnya berdasarkan hukum Islam, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik Mahar Bago ditentukan berdasarkan status sosial orang tua mempelai di Desa Katerban serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme penentuan Mahar Bago di Desa Katerban? dan (2) Apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam?
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku adat dan tokoh masyarakat. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif yang mengacu pada mazhab Syafi’i dan prinsip syariah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan Mahar Bago menurut hukum islam sudah sesuai dengan syarat mahar dalam islam, jika pihak calon mempelai merasa keberatan maka dianjurkan untuk berpuasa sesuai dengan hadist bukhari bahwa puasa bisa menekan gejolak syahwat.