DISPARITAS PUTUSAN PERCERAIAN SEBAB BATAS MINIMAL PISAH RUMAH BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 (STUDI PUTUSAN NOMOR 2507/PDT.G/2023/PA.BJN DAN PUTUSAN NOMOR 69/PDT.G/2024/PTA.SBY)

Dalam praktik perceraian, Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara perceraian kerap menghadapi dinamika dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan, termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Terdapat satu kasus yang menarik untuk dikaji dan diteliti yaitu perbedaan putusan perkara nomor 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn dan putusan perkara nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Sby dalam perkara cerai gugat yang sama, namun mengahasilkan putusan yang berbeda akibat perbedaan penafsiran terhadap syarat formil perceraian pisah rumah minimal 6 bulan sesuai yang terkandung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui perbedaan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro perkara nomor 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perkara nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Sby serta status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setelah adanya dua putusan pengadilan yang berbeda pada kasus yang sama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan studi putusan pengadilan. Pendekatan penelitian yang diganakan dalam studi ini adalah pendekatan kuailitatif guna menggambarkan data yang diperoleh di lapangan, serta fakta-fakta yang terjadi pada saat proses persidangan di pengadilan agama tingkat pertama dan pengadilan agama tingkat banding. Data primer diperoleh penulis dari wawancara yang dilakukan dengan Abdul Ghani dan Muhlas . Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pada amar putusan, penerapan hukum, penilaian hasil pembuktian penilaian, serta pandangan hakim terkait penerapan SEMA. Pada pengadilan agama tingkat pertama mengabulkan gugatan perceraian pemohon meskipun baru perpisah rumah selama tiga bulan, hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa konflik rumah tangga sudah berlangsung lama dan terjadi penelantaran. Sebaliknya pada tingkat banding, hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai bahwa gugatan cerai tidak dapat diterima dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama sebab belum memenuhi syarat batas waktu pisah rumah sebagaimana ketentuan dalam SEMA. Akibat dari perbedaan kedua putusan tersebut status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kembali menjadi suami istri yang sah.