TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN TERHADAP KEHALALAN DAN KELAYAKAN PRODUK MAKANAN KHAS TUBAN “AMPO” DI DESA BEKTIHARJO KECAMATAN SEMANDING KABUPATEN TUBAN

Ampo adalah makanan tradisional berbahan dasar tanah liat yang telah lama dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Tuban, khususnya di Desa Bektiharjo. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan budaya turun-temurun, tetapi juga berkembang menjadi aktivitas ekonomi dengan peredaran produk secara bebas di lingkungan sekitar.
Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kehalalan produk makanan khas Tuban “Ampo” di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, bagaimana Tinjauan Peraturan Menteri Kesehatan terhadap kelayakan produk makanan khas Tuban “Ampo” di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap kehalalan produk makanan khas Tuban “Ampo” di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, serta untuk mengetahui Tinjauan Peraturan Menteri Kesehatan terhadap kelayakan produk makanan khas Tuban “Ampo” di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mengacu pada penelitian lapangan (field research). Dengan sumber data ada dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada proses pengumpulan data, metode yang digunakan diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data adalah metode deduktif analisis menggunakan teori t}ayyib dan khabi<th, d{arar dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga.
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada teori t}ayyib dan khabi<th produk ampo boleh dikonsumsi secara terbatas dan tidak menimbulkan mudharat, maka hukumnya mubah (boleh), namun jika dikonsumsi secara berlebihan dan membahayakan kesehatan, maka dapat dikategorikan khabi>th. Sedangkan dalam teori d}arar pada kaidah (apabila terjadi pertentangan antara dua macam mafsadat, maka harus diperhatikan yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan), terdapat dua mafsadat tidak dapat dihindari, maka yang lebih ringan dipilih untuk mencegah yang lebih besar. Dari enam prinsip Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga, menunjukkan bahwa dalam pemilihan bahan baku dan pengolahan makanan belum sepenuhnya memenuhi standar higiene sanitasi jasaboga. Sedangkan pada penyimpanan bahan makanan, penyimpanan makanan jadi, pengangkutan makanan dan penyajian makanan telah memenuhi standar higiene sanitasi jasaboga.