TINJAUAN PERATURAN PT PELAYARAN SAKTI INTI MAKMUR DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI TIKET KAPAL EXPRESS BAHARI ATAS NAMA ORANG LAIN

tiket yang dibatalkan oleh penumpang dan dijual kembali oleh agen travel atau pihak internal kepada calo dengan menggunakan identitas orang lain. Praktik ini menimbulkan persoalan bagaimana transaksi jual beli tiket yang dibatalkan oleh penumpang kemudian diperjualbelikan dengan menggunakan identitas orang lain, padahal bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh PT Pelayaran Sakti Inti Makmur dan tinjauan hukum ekonomi syariah menggunakan teori ba>’i fudhuli.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transaksi jual beli tiket yang dibatalkan oleh penumpang kemudian diperjualbelikan dengan menggunakan identitas orang lain, yang bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh PT Pelayaran Sakti Inti Makmur. Dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah jual beli tiket yang dilakukan agen travel atau pihak internal kepada calo tanpa izin dari pihak berwenang atas barang tersebut (ba>’i fudhuli).
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Sumber data primer dari hasil wawancara dan observasi, dan data sekunder yang berasal dari buku-buku, kitab fikih, jurnal, dan internet. Proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya diolah menggunakan metode kualitatif berdasarkan peraturan PT Pelayaran Sakti Inti Makmur dan teori jual beli dan ba>’i fudhuli.
Hasil penelitian menjukan bahwa pertama, pada praktik jual beli tiket kapal Express Bahari yang dilakukan oleh agen travel atau pihak internal kepada calo dengan menggunakan identitas orang lain. menggunakan tiket yang dibatalkan oleh penumpang lalu dijual kembali kepada penumpang yang baru dengan menggunakan identitas yang tidak dirubah sesuai dengan identitas penumpang baru. Kedua, menurut peraturan PT Pelayaran Sakti Inti Makmur, praktik jual beli tiket atas nama orang lain melalui calo adalah ketidaksesuain terhadap prosedur operasional dan regulasi keselamatan pelayaran, yang berpotensi merugikan baik perusahaan maupun penumpang. Ketiga, menurut hukum ekonomi syariah bahwa jual beli ini tidak sah dari awal sebab tidak memiliki wewenang atau kuasa yang sah terhadap tiket yang dijualbelikan dan adanya beberapa peraturan yang tidak bisa dilanggar yaitu mengharuskanya identitas yang sesuai dengan tiket yang digunakan saat chek-in dan naik kapal.