Analisis Konsep Maslahah Dan Mafsadah Terhadap Dampak Sound Horeg Oleh Paguyuban Sound Sytem Bojonegoro Barat Kec Ngraho

Fenomena penggunaan sound horeg oleh Paguyuban Sound System
Bojonegoro Barat (PSBB) di Kecamatan Ngraho menimbulkan dua dampak yang saling bertolak belakang, yaitu sebagai sarana hiburan dan penggerak ekonomi masyarakat, sekaligus pemicu gangguan kenyamanan dan kesehatan lingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak penggunaan sound horeg terhadap masyarakat sekitar dan menganalisis dampak tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam melalui konsep dharar (kerugian), mafsadah (kerusakan),
dan maslahah (kemaslahatan) secara berimbang.
Penelitian lapangan (field research) ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara semiterstruktur dengan pengurus paguyuban, penyelenggara kegiatan, dan warga terdampak di Kecamatan Ngraho, dengan informan dipilih menggunakan metode
purposive sampling. Data sekunder bersumber dari literatur fikih dan maqashid syariah. Teknik analisis data menerapkan model interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas sound horeg memiliki dampak ganda. Secara ekonomi dan sosial, kegiatan ini memberikan kontribusi pendapatan bagi pelaku usaha sound system, pedagang kecil, dan teknisi lokal, serta berfungsi sebagai sarana hiburan dan perekat kebersamaan warga. Namun secara empiris, ditemukan pula tiga bentuk dharar yang nyata namun bersifat kasuistik, yaitu dharar jismi wa shihhi (gangguan kesehatan), dharar mali (kerugian harta benda akibat getaran), dan dharar ‘aqli (gangguan konsentrasi belajar dan waktu istirahat anak-anak), sementara indikator konflik sosial horizontal antarwarga tidak ditemukan secara signifikan karena adanya toleransi sosial yang masih terjaga.
Berdasarkan kaidah lā ḍarara wa lā ḍirār dan prinsip muwāzanah (penimbangan) antara mafsadah dan maslahah, dharar yang timbul tergolong mafsadah ḥaqiqiyyah namun bersifat parsial dan belum mencapai derajat mafsadah ‘āmmah yang menyeluruh, sedangkan maslahah ekonomi, sosial, dan keagamaan
yang dihasilkan berada pada tingkatan hājiyyah dan taḥsīniyyah. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivitas sound horeg PSBB berkedudukan hukum mubāḥ masyruṭah (diperbolehkan bersyarat), bukan dilarang secara mutlak, dengan syarat dipenuhinya langkah preventif berupa regulasi pembatasan volume suara, pengaturan jam operasional, dan mekanisme pemberitahuan awal kepada masyarakat guna meminimalkan dharar yang timbul.