PERTANGGUNGJAWABAN KEGAGALAN QRIS PADA TRANSAKSI JUAL BELI UMKM PERSPEKTIF QABḌ ḌAMĀN, DAN PERSPEKTIF PBI NOMOR 23 TAHUN 2021

Perkembangan teknologi digital mendorong hadirnya sistem pembayaran QRIS yang memudahkan transaksi, khususnya bagi pelaku UMKM. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa kegagalan transaksi yang menyebabkan dana yang diterima merchant tidak sesuai dengan nominal pembayaran konsumen, meskipun dari pihak konsumen di nyatakan berhasil, Permasalahan ini terjadi di Depot Setoejoe, di mana terdapat selisih pemasukan transaksi QRIS sehingga menimbulkan kerugian sekitar Rp3.000.000 hingga Rp4.000.000 dalam kurun waktu tiga bulan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana kegagalan pembayaran QRIS dalam transaksi jual beli di depot Setoejoe, Bagaimana tinjauan PBI Nomor 23 tahun 2021 terhadap kegagalan pembayaran QRIS di depot setoejoe, Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kegagalan pembayaran QRIS di depot setoejoe. tujuan penelitian Untuk mengetahui kegagalan pembayaran QRIS di depot Setoejoe, Untuk mengetahui tinjauan PBI Nomor 23 tahun 2021 terhadap kegagalan pembayaran QRIS di depot Setoejoe, Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kegagalan pembayaran QRIS di depot Setoejoe Adapun jenis pada Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris (socio-legal research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis terdapat 2 sumber data yaitu data primer yang di peroleh melalui wawancara dengan para pihak yang terkait dan data sekunder besumber dari peraturan perundang-undangan Khususnya PBI Nomor 23 tahun 2021, literatur hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan teori Qabd dan ḍamān, serta pada buku, skripsi, jurnal ilmiah yang relavan dengan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pembayaran QRIS terjadi pada tahap settlement yang disebabkan oleh pihak acquirer, sehingga dana yang diterima merchant tidak sesuai dengan pembayaran konsumen. Berdasarkan PBI Nomor 23 Tahun 2021, Penyelenggara Jasa Pembayaran berkewajiban menjamin sistem pembayaran yang aman dan andal, namun kewajiban tersebut belum terlaksana secara optimal. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kegagalan transaksi menunjukkan belum terpenuhinya unsur maḥall al-‘aqd, maqṣad al-‘aqd, serta qabḍ ma‘nawī secara sempurna. Oleh karena itu, berdasarkan konsep ḍamān, pihak Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran memiliki peran dalam penyelesaian atas kerugian yang dialami merchant.